Di tengah naik-turunnya harga beras yang kian menghimpit masyarakat, pemerintah kini menyoroti kemungkinan adanya praktik manipulasi stok yang dilakukan oleh mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Langkah investigatif pun mulai dijalankan secara intensif oleh Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik fluktuasi pasokan dan harga komoditas strategis ini.
Gejolak Harga Tak Sejalan dengan Stok Nasional
Pemerintah mencatat bahwa secara nasional, cadangan beras relatif aman berkat impor dan panen raya di sejumlah daerah. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya: harga beras melambung di berbagai pasar tradisional, dan distribusi ke konsumen tidak merata.
PIBC sebagai pusat distribusi beras utama di Jakarta menjadi sorotan. Dugaan pun menguat bahwa ada penimbunan dan permainan stok oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ilusi kelangkaan dan mendorong harga naik demi keuntungan pribadi.
“Kami menduga ada pihak yang sengaja menahan distribusi dan memainkan pasokan di gudang untuk mengatur harga pasar. Ini sedang kami dalami,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dalam konferensi pers di Jakarta.
Operasi Pengawasan Diperketat
Sebagai respons atas gejolak ini, pemerintah mengerahkan tim gabungan dari Satgas Pangan, Bulog, dan Kemendag untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang distributor besar di PIBC. Petugas memeriksa volume stok aktual, alur distribusi, serta dokumen logistik terkait.
Langkah ini juga diikuti dengan audit mendalam terhadap sistem pencatatan stok dan pengawasan digital melalui sistem pemantauan pasokan nasional.
“Jika ditemukan unsur penimbunan dan permainan harga, kami tak segan mencabut izin usaha dan memproses secara hukum,” tegas Kepala Satgas Pangan Polri.
Jejak Mafia dan Tantangan Reformasi Distribusi
Fenomena mafia pangan bukan hal baru di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, skema manipulasi stok dan kartel harga telah berulang kali merugikan masyarakat luas. Para pelaku biasanya bergerak rapi dalam jaringan distribusi, memanfaatkan kelonggaran regulasi dan minimnya pengawasan di sektor logistik pangan.
Keberadaan mafia ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan reformasi sistem distribusi pangan nasional, termasuk penerapan teknologi transparansi data dan digitalisasi logistik dari hulu ke hilir.
Pemerintah Dorong Keterlibatan Bulog dan Sistem Terbuka
Untuk meredam kekacauan distribusi, pemerintah memperkuat peran Perum Bulog dalam penetrasi langsung ke pasar. Selain itu, mekanisme e-logistik dan digitalisasi sistem stok akan diintegrasikan dengan sistem informasi pangan nasional agar data pasokan bisa diakses oleh publik secara real-time.
Langkah ini diharapkan dapat memperkecil ruang gerak para spekulan yang selama ini bermain dalam bayang-bayang.
Menjaga Harga Pangan Adalah Menjaga Kedaulatan
Krisis harga beras bukan semata soal stok, tapi tentang keadilan akses dan transparansi distribusi. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: membongkar jaringan mafia yang selama ini menyedot keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Keberhasilan dalam penanganan masalah ini akan menjadi tonggak penting menuju sistem pangan nasional yang lebih adil, tangguh, dan berdaulat.
