Sidang kasus judi online yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak menyita perhatian publik usai nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, disebut dalam dakwaan jaksa. Penyebutan nama tersebut langsung memicu kehebohan di ruang sidang dan jagat media sosial, memunculkan berbagai spekulasi soal kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan kejahatan digital yang makin meresahkan masyarakat.
Disebut dalam Dakwaan, Bukan Tersangka
Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, Budi Arie belum berstatus sebagai tersangka. Nama beliau muncul dalam konteks dakwaan terhadap terdakwa utama, yang disebut-sebut memiliki akses dan komunikasi dengan beberapa pejabat, termasuk Menkominfo.
Dalam berkas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, disebutkan bahwa terdakwa memiliki riwayat komunikasi atau menyebut nama Budi Arie saat menjelaskan bagaimana situs judi online bisa lolos dari pemblokiran berkali-kali. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengingat Kominfo adalah institusi yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan konten internet di Indonesia.
“Terdakwa menyatakan bahwa ia memiliki jalur khusus untuk memastikan situsnya tidak diblokir, dan salah satu nama yang disebut adalah Menteri Komunikasi,” bunyi kutipan dari dakwaan tersebut.
Respon Menkominfo: “Tidak Pernah Terlibat”
Tak butuh waktu lama, pihak Kementerian Kominfo pun segera memberikan klarifikasi resmi. Melalui siaran pers yang dirilis pada hari yang sama, Budi Arie membantah segala bentuk keterlibatan dan menyatakan tidak pernah mengenal ataupun berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kini menjadi terdakwa.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat, mengenal, atau berhubungan dengan pelaku jaringan judi online mana pun. Tugas saya justru memberantas praktik ini,” ujar Budi Arie dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kominfo telah memblokir lebih dari 1,6 juta situs judi online sejak ia menjabat, dan terus meningkatkan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan.
Publik Terbelah: Klarifikasi vs Kecurigaan
Klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam reaksi publik. Di media sosial, perdebatan panas terjadi. Sebagian netizen mendukung Budi Arie dan menilai penyebutan namanya hanya upaya pengalihan isu. Namun, sebagian lainnya justru menuntut investigasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di balik layar.
Tagar seperti #UsutTuntasJudiOnline dan #TransparansiKominfo mulai trending, menandakan bahwa publik ingin kejelasan dan kejujuran dari pemerintah dalam menangani kasus ini.
Desakan Transparansi dan Audit Independen
Sejumlah pengamat hukum dan pegiat antikorupsi mendesak agar pemerintah membuka ruang untuk audit independen terhadap kinerja dan sistem pemblokiran situs di Kominfo. Mereka khawatir ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menjadikan sistem digital negara sebagai “lahan bermain” ilegal.
“Kalau benar ada penyalahgunaan wewenang, ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Ujian bagi Pemerintah dan Kepercayaan Publik
Kemunculan nama Budi Arie dalam sidang kasus judi online jelas menjadi ujian berat, tidak hanya bagi pribadi sang menteri, tapi juga bagi kredibilitas pemerintah dalam memerangi kejahatan digital yang semakin masif dan terstruktur.
Meski belum terbukti apa pun secara hukum, publik kini menunggu langkah nyata, transparansi, dan integritas pemerintah dalam menuntaskan polemik ini. Karena dalam era digital, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.
