Pemprov DKI Kucurkan Rp 400 M untuk Transportasi Terintegrasi: Transjabodetabek Diperluas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Melalui pengajuan tambahan subsidi senilai Rp 400 miliar, Pemprov DKI merencanakan perluasan rute layanan Transjabodetabek, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung mobilitas warga ibu kota dan sekitarnya.
Langkah ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat integrasi antarwilayah di kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki populasi lebih dari 30 juta jiwa.
Transportasi untuk Semua, Tanpa Batas Wilayah
Transjabodetabek adalah sistem angkutan bus yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selama ini, keterbatasan rute dan frekuensi layanan menjadi tantangan utama, terutama bagi warga pinggiran yang bekerja di Jakarta.
Dengan tambahan anggaran ini, Pemprov DKI menargetkan pembukaan lebih dari 10 rute baru yang akan melayani daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh layanan bus bersubsidi. Fokus utama adalah memperluas akses transportasi hingga ke area permukiman padat dan kawasan industri.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang kesulitan menjangkau transportasi umum hanya karena tinggal di luar batas administratif Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Efisiensi dan Lingkungan Jadi Prioritas
Selain memperluas rute, subsidi ini juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas armada dan mendorong penggunaan bus ramah lingkungan, termasuk yang berbasis listrik. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkontribusi pada penurunan polusi udara di kawasan perkotaan.
“Transportasi publik adalah kunci untuk menekan emisi karbon dan kemacetan. Dengan transportasi yang nyaman dan terjangkau, masyarakat akan terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi,” tambahnya.
Kolaborasi Antarwilayah dan Tantangan Regulasi
Perluasan Transjabodetabek bukan tanpa tantangan. Karena menyangkut lintas wilayah administratif, Pemprov DKI harus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah lain serta Kementerian Perhubungan untuk menyusun sistem integrasi yang efisien dan berkelanjutan.
Proses harmonisasi tarif, perizinan, hingga koordinasi teknis menjadi pekerjaan rumah bersama agar subsidi benar-benar berdampak pada masyarakat luas.
Namun, sejumlah kepala daerah di wilayah penyangga menyambut baik inisiatif DKI tersebut. Mereka menilai program ini sebagai solusi konkret bagi masyarakat urban yang mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas harian.
Warga Sambut Positif
Berita tentang perluasan layanan Transjabodetabek dan penguatan subsidi ini disambut antusias oleh warga. Banyak yang berharap program ini bisa benar-benar menjangkau kantong-kantong permukiman yang selama ini harus mengandalkan ojek online dengan tarif tinggi untuk bisa mencapai halte atau stasiun terdekat.
“Kalau rutenya nambah sampai ke kampung saya, saya pasti lebih sering naik bus. Lebih murah dan aman,” ujar Dedi, warga Cibubur yang bekerja di Jakarta Selatan.
Langkah Pemprov DKI dalam mengucurkan dana Rp 400 miliar untuk memperluas dan mengintegrasikan layanan Transjabodetabek menandai kemajuan besar dalam pembangunan transportasi publik berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil warga, Jakarta dan sekitarnya bergerak menuju masa depan mobilitas yang lebih adil dan ramah lingkungan.
Transportasi bukan sekadar soal berpindah tempat, tetapi juga soal kesetaraan akses dan kualitas hidup. Dan kini, dengan kebijakan ini, jalan menuju ke sana terbuka semakin lebar.
