Pemerintah kembali mencatat pencapaian menggembirakan dalam program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga kuartal kedua 2025, sebanyak 95 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi telah resmi disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan. Menariknya, sebagian besar penerima manfaat berasal dari kalangan buruh, menandakan bahwa program ini semakin tepat sasaran.
Solusi Konkret untuk Buruh yang Butuh Hunian
Kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau menjadi salah satu isu krusial di tengah pesatnya urbanisasi. Para pekerja, terutama buruh pabrik dan sektor informal, kerap kali kesulitan menjangkau harga properti yang terus melambung.
Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pemerintah berupaya membuka akses hunian dengan cicilan ringan dan suku bunga tetap.
“Dari total 95 ribu unit yang telah tersalurkan hingga Mei ini, lebih dari 60% dialokasikan untuk kalangan buruh. Ini menunjukkan bahwa program subsidi memang menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, dalam keterangan resminya.
Skema Ringan, Cicilan Bersahabat
KPR subsidi yang difasilitasi pemerintah memiliki skema yang sangat bersahabat. Dengan suku bunga tetap 5% per tahun selama masa tenor hingga 20 tahun, masyarakat bisa memiliki rumah dengan cicilan bulanan mulai dari Rp900 ribuan. Selain itu, penerima juga dibebaskan dari PPN dan biaya administrasi tambahan, sehingga beban awal pembelian menjadi lebih ringan.
Hal ini menjadi solusi nyata bagi buruh yang selama ini hanya mampu menyewa kontrakan atau tinggal di pemukiman padat dan kurang layak.
Peran Pengembang dan Bank Penyalur
Keberhasilan penyaluran 95 ribu unit KPR subsidi juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, pengembang perumahan, dan bank-bank penyalur. Lebih dari 40 pengembang aktif membangun perumahan subsidi di berbagai wilayah, khususnya di pinggiran kota besar seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, hingga Gresik dan Karawang.
Sementara itu, bank penyalur KPR seperti Bank BTN, Bank BRI, dan Bank Syariah Indonesia telah membuka layanan khusus untuk mempermudah proses pengajuan, termasuk bagi buruh yang tidak memiliki slip gaji formal, melalui sistem penilaian alternatif berbasis penghasilan harian.
Tantangan dan Langkah Lanjutan
Meski angka penyaluran cukup tinggi, pemerintah mengakui masih ada tantangan dalam pemerataan wilayah dan ketersediaan lahan. Oleh karena itu, ke depan program ini akan disertai dengan kebijakan pengembangan kota satelit dan transportasi terintegrasi, agar para buruh dapat tinggal di lokasi strategis dengan harga terjangkau.
“Target kita adalah menembus angka 200 ribu unit hingga akhir 2025. Kami ingin setiap warga, tak terkecuali buruh, punya akses yang adil terhadap hunian yang layak,” tambah pejabat Kementerian PUPR.
Dengan capaian ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ketika buruh bisa punya rumah sendiri, bukan hanya kehidupan mereka yang meningkat — tapi juga masa depan anak-anak mereka.
