Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 berlangsung semarak di berbagai titik strategis ibu kota. Namun, pemandangan berbeda terjadi kali ini: ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja memilih untuk tidak bergabung dalam aksi utama di Monas, melainkan menggelar demonstrasi terpisah di depan Gedung DPR/MPR RI.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan publik: Mengapa ada pemisahan aksi? Bukankah biasanya massa buruh bersatu dalam satu gelombang besar di Monas? Ternyata, ada alasan yang cukup kuat di balik keputusan tersebut.
Fokus Langsung ke Pengambil Kebijakan
Salah satu alasan utama pemindahan lokasi aksi ke DPR adalah keinginan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para legislator, bukan sekadar merayakan simbolik Hari Buruh. Para buruh menganggap bahwa banyak kebijakan yang merugikan pekerja justru lahir dari gedung parlemen.
“Kami tidak ingin hanya sekadar merayakan May Day. Kami ingin menuntut langsung kepada para wakil rakyat tentang revisi UU Cipta Kerja dan sistem upah murah,” ujar seorang perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Nasional (KSBN).
Kekecewaan Terhadap Lambatnya Respons DPR
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi buruh menilai bahwa DPR kurang responsif terhadap tuntutan kaum pekerja, terutama yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, dan penghapusan sistem kontrak outsourcing.
Aksi di depan gedung DPR adalah bentuk desakan konkret agar suara buruh tidak hanya dijadikan alat kampanye, tapi benar-benar diperjuangkan dalam regulasi. Mereka membawa berkas tuntutan, kajian akademik, hingga petisi nasional untuk diserahkan langsung ke komisi terkait.
Sikap Kritis terhadap Perayaan di Monas
Meski tidak bersifat konfrontatif, sebagian kelompok buruh menyampaikan kritik terhadap aksi yang digelar di Monas. Menurut mereka, acara tersebut cenderung terlalu seremonial dan kurang substansi politik.
Sebagian massa menilai bahwa kehadiran tokoh-tokoh politik dalam peringatan May Day di Monas lebih menonjolkan pencitraan daripada solusi nyata untuk buruh. Oleh karena itu, aksi di DPR dipilih sebagai bentuk tekanan langsung dan perlawanan politik.
Tuntutan Utama yang Diangkat
Dalam aksi yang berlangsung damai namun tegas itu, para buruh membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
• Cabut UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja kontrak dan outsourcing
• Naikkan upah minimum secara adil dan proporsional
• Hapus sistem kerja outsourcing untuk pekerjaan inti
• Jaminan perlindungan buruh perempuan dan buruh migran
• Reformasi sistem jaminan sosial dan pensiun
Dua Arah, Satu Tujuan
Meski aksi buruh di May Day 2025 terbagi dua antara Monas dan DPR, namun keduanya mengarah pada tujuan yang sama: memperjuangkan hak dan martabat pekerja Indonesia. Aksi di DPR menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh bukan hanya soal simbol, tetapi juga soal strategi dan ketegasan dalam menuntut keadilan struktural.
